Pemerintah Kaji Wacana Moratorium Pengajuan PKPU dan Kepailitan

pemerintah-kaji-wacana-moratorium-pengajuan-pkpu-dan-kepailitan

Pemerintah Kaji Wacana Moratorium Pengajuan PKPU dan Kepailitan
Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Jamaslin James Purba (foto istimewa)

Jakarta, Jnews

Wacana Pemerintah untuk merealisasikan moratorium pengajuan PKPU dan kepailitan nampaknya segera terwujud.Secara serius pembahasan soal itu kini terus digodog di inetrnal pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,  Luhut Binsar Panjaitan bahkan menegaskan  pembahasan terkait perppu moratorium PKPU dan kepailitan kini sedang dibahas di internal pemerintah dan beleid itu akan terbit secepatnya.

"PKPU sudah dirapatkan, tinggal proses saja. Presiden (Joko Widodo) sudah perintah agar cepat," tutur Luhut

Hal sama juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,  Airlangga Hartarto. Menurutnya  pemerintah saat ini tengah mengkaji usulan pengusaha terkait menghentikan sementara atau moratorium pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan kepailitan.

Hal itu disampaikan Menko Airlangga dalam Rakornas Apindo ke – 31, Selasa (24/8). Menurut Airlangga, terdapat indikasi adanya moral hazard dari meningkatnya perkara PKPU dan kepailitan.

“Pemerintah sedang mengkaji terkait dengan hal tersebut. Pemerintah akan melihat plus minusnya karena kalau dilakukan moratorium pun akan ada back log pasca pandemi dan tentu sebagian besar saat sekarang sudah berproses,” ujar Airlangga.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Jamaslin James Purba mengatakan, maraknya kasus PKPU di Pengadilan Niaga sebenarnya tidak harus dipandang negatif. Sebab, pada prinsipnya PKPU adalah restrukturisasi hutang.

Dengan PKPU justru kondisi hutang-hutang Debitur yang sudah macet pembayarannya memerlukan restrukturisasi. Restrukturisasi melalui pengadilan (PKPU) dilakukan karena dapat sekaligus melakukan restrukturiasi semua hutang Debitur.

Menurutnya, PKPU adalah masa negosiasi atau restrukturisasi hutang secara massal melalui Pengadilan Niaga yang difasilitasi oleh Pengurus PKPU dan Hakim Pengawas.

“Jadi kalau dilakukan moratorium terhadap PKPU (program restrukturisasi), maka bagaimana cara restrukturisasi yang efektif dan efisien ? Kalau melakukan model restrukturisasi bilateral antara Debitur dan Kreditur, maka dalam hal terdapat banyak kreditur, tentu diperlukan waktu yang sangat lama untuk negosiasi dan tercapainya kesepakatan restrukturisasi. Justru hal ini bisa menghambat aktivitas usaha Debitur karena harus melakukan negosiasi dengan banyak kreditur selama bertahun tahun,” ujar James  seperti yang diberitakan  Kontan, Rabu (25/8).

(r/n)