15 Camat di Kabupaten Tegal Diduga Melanggar Protokol Kesehatan

15-camat-di-kabupaten-tegal-diduga-melanggar-protokol-kesehatan

15 Camat di Kabupaten Tegal Diduga Melanggar Protokol Kesehatan
Kasat Reskrim Polres Tegal, AKP I Gede Dewa Ditya saat menyampaikan berkas perkara 15 camat yang melanggar potokol kesehatan Jumat (13/8/2021). (foto arif)

Tegal, Jnews

Kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh 15 Camat di Kabupaten Tegal memasuki babak baru. Setelah dilakukannya gelar perkara pada Jumat (13 Agustus 2021) pagi, akhirnya pihak penyidik Polres Tegal menyerahkan kasus ini kepada Satpol PP Kabupaten Tegal.

Hal ini disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Tgal, AKP I Gede Dewa Ditya dalam pers rilis kepada awak media Jumat (13 Agustus 2021) sore.

"Untuk tindak lanjutnya kami akan menyerahkan penanganan kasus ini kepada Satpol PP Kabupaten Tegal selaku pihak yang memiliki wewenang sesuai yang diatur dalam Perbup," ungkap AKP Dewa Ditya.

Ditambahkan AKP Dewa Ditya, pihak menyidik tidak mengenakan pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan dengan alasan tidak ditemukan klaster baru penularan Covid-19 yang ditimbulkan akibat kerumunan tersebut.

"Kami juga sudah meminta data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal sampai dengan sejauh ini, terhitung sejak 24 Juli 2021 tidak ditemukan klaster baru yang diakibatkan dari kegiatan yang dilakukan di kantor kecamatan Slawi tersebut," ujar AKP Dewa Ditya.

Terpisah, Asisten Daerah I Kabupaten Tegal, Drs Dadang Darusman yang mendampingi Kasat Reskrim sebagai perwakilan ke 15 camat mengatakan akan menentukan sanksi setelah pihaknya menerima berkas pelimpahan kasus ini dari penyidik Polres Tegal.

"Kalau memang perkara ini diserahkan kepada kami, kami akan mengambil sanksi sesuai Perbup 42, disebut bagi perorangan atau pelaku usaha yang melanggar dikenakan denda setinggi-tingginya Rp 100 ribu," jelas Dadang.

Dadang menyebut, sesuai dengan fungsinya nantinya Satpol PP yang akan melakukan pemeriksaan dan penindakkan terhadap perkara ini.

"Begitu nanti menerima penyerahan kasus dari Polres, maka nanti akan dilakukan pemeriksaan, sesuai dengan fungsi dari Satgas Covid, Satpol PP selaku bidang penegakkan hukum dan disiplin," tambah Dadang.

Ketika ditanya kemungkinan ketidak puasan masyarakat terhadap sanksi yang diberikan kepada para camat ini, Dadang menyerahkan sepenuhnya pada penilaian publik.

Acara para camat yang dilaporkan salah satu warga ke Polres Tegal ini terjadi  pada saat usai mengikuti sidang paripurna di DPRD Kabupaten Tegal beberapa waktu lalu.

Selesai mengikuti paripurna ke 15 camat tersebut ingin melepas dan memberikan kenangan karena adanya 3 camat yang purna tugas dalam tahun ini, satu diantara dari  15 camat yang dilaporkan sudah purna bulan Agustus ini.

Namun karena acara yang digelar di aula Kecamatan Slawi melanggar prokes dilaporkan warga ke polisi.

(rif/r)