ORASKI Beberkan Dasar Hukum Penempelan Stiker di Armada Anggotanya

oraski-beberkan-dasar-hukum-penempelan-stiker-di-armada-anggotanya-

ORASKI Beberkan Dasar Hukum Penempelan Stiker di Armada Anggotanya
Fahmi Maharaja, Ketua Umum Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) Sejahtera Bersama (foto istimewa)

Jakarta, Jnews

Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ) belum lama ini memberikan stiker khusus untuk Angkutan Sewa Khusus (ASK). Stiker ini dipasang pada taksi online agar bisa terbebas dari ganjil genap tersebut mendapat penolakan keras Organda (Organisasi Angkutan Darat)

Ketua DPD Ketua DPD Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan menganggap  pemberian stiker tersebut  dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami sangat keberatan dengan peluncuran pemasangan stiker ASK. Dikarenakan kondisi situasi transportasi umum sudah sangat terpuruk,” ucap Shafruhan seperti yang dikutip  Kompas.com.

Karena  masalah stiker pada kendaraan online sudah diatur pada PM Nomor 108 Tahun 2017. Banyak pasal dan beberapa ayatnya sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, termasuk masalah stiker. Oleh karena itu, aksi penempelan stiker ASK ini sudah melanggar putusan MA. Sehingga ada pihak yang dirugikan dari adanya pemberian stiker khusus untuk taksi online ini.

Menanggapi protes Organda, Fahmi Maharaja, Ketua Umum Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) Sejahtera Bersama justru membantahnya. Justru menurutnya, pemasangan stiker bagi para anggotanya sesuai aturan atas dasar putusan Mahkamah Agung.

“Membaca penolakan Organda menyoal pemasangan stiker pada mobil ASK melanggar Putusan MA nmr 15 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018. Berikut saya uraikan kronologis terbitnya keputusan pemerintah terbitkan stiker gage bagi ASK tersebut. Pada tanggal 12 Agustus 2021 Dirjen Perhubungan Darat mengundang Kadishub, BPTJ, dan Dirlantas Polda Metro Jaya dan asosiasi yg menaungi pengemudi online. Saat itu atas usulan Dirlantas Polda Metro Jaya disepakati untuk membedakan ASK dengan mobil pribadi berplat hitam. BPTJ diminta menerbitkan penanda berupa stiker yang bisa membedakan antara ASK dengan mobil pribadi perseorangan.”  Ujar Fahmi

Fahmi juga menolak bila dikatakan dasar penerbitan stiker ini berasal dari PM 118/2018 karena sesuai amar putusan MA Nomor 15 P/Hum/2018.

Namun, dalam perjalanannya terbitlah Peraturan Gubernur  DKI tentang pemberlakuan ganjil genap. Dalam Pergub 80/2020 pasal 8 ayat 2 huruf l yg berbunyi angkutan roda dua dan roda empat berbasis aplikasi yang memenuhi persyaratan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan atas Pergub tersebut Kadishub DKI telah menerbitkan SK Kadishub nmr 332/2021 yg menetapkan kendaraan ASK beroda 4  atau lebih berbasis aplikasi yang telah memenuhi persyaratan dan diberikan stiker khusus.

“ Jadi langkah tersebut Untuk menjamin perlakuan yang  sama dimuka hukum (equility before the law) maka sudah selayaknya para pelaku ASK mendapat pengecualian sebagaimana taksi plat kuning. Ini untuk menjamin persaingan yang adil antar sesama angkutan umum.” lanjutnya.

(r/n)