Kuasa Hukum Pertanyakan Jumlah Tagihan Suryanto Gondokusumo Pada SATGAS BLBI

Kuasa Hukum Pertanyakan Jumlah Tagihan Suryanto Gondokusumo Pada SATGAS BLBI
Jamaslin James Purba kuasa Hukum obligor BLBI Suyanto Gondokusumo.(foto istimewa)

Jakarta, Jnews

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SATGAS BLBI), mengundang kembali obligor BLBI atas nama Suyanto Gondokusumo yang kini tinggal di Singapura untuk menghadiri agenda tindak lanjut penyelesaian hak tagih negara dana BLBI  (PKPS Bank Dharmala) pada hari Jumat, 08 Oktober 2021, Pukul 10.00 s.d 12.00 WIB.

Namun sayangnya yang bersangkutan tidak bisa hadir dalam acara yang digelar di Ruang Rapat Satgas BLBI, Jakarta.  

Menurut Kuasa Hukum Suyanto, Jamaslin James Purba ketidakhadiran kliennya karena yang bersangkutan sakit.

"Kami sudah jawab lewat surat yang kami kirim ke Satgas BLBI 2021. Bahwa Bapak Suyanto Gondokusumo tidak dapat menghadiri agenda tersebut pada hari Jumat, 08 Oktober 2021 dikarenakan kondisi kesehatan yang saat ini dialami beliau sehingga tidak memungkinkan untuk menghadiri sendiri agenda tersebut. Kondisi kesehatan yang dimaksud adalah keadaan depresi berat (severe depression) dan gejala gangguan kognitif berupa lupa ingatan (loss memory) yang semakin memburuk sebagaimana disampaikan dalam Surat Keterangan tanggal 27 September 2021 oleh Dr. Ken Ung Eng Khean, Konsultan Psikiater Senior, pada Klinik Psikiatri Adam Road Medical Centre, yang beralamat di 559 Bukit Timah Singapore."

James purba juga menjelaskan bahwa selaku kuasa Hukum Suyanto Gondokusumo pihaknya telah menghadiri pertemuan pertama dengan Satgas yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2021. Pertemuan tersebut mengagendakan PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham) Bank Dharmala.

James purba dalam surat jawaban atas surat panggilan dari pihak Satgas BLBI juga mempertanyakan soal jumlah tagihan utang kliennya yang mencapai angka 904 miliar rupiah. 

"Seharusnya hasil likuidasi asset dan tagihan bank yang diambil alih BPPN harusnya diberitahukan kepada para pemegang saham agar di ketahui berapa kekurangan maupun kelebihannya (jika ada)." lanjut James purba.

Terkait soal jumlah utang ini, Kepala Satuan Tugas (Satgas) BLBI Rionald Silaban kepada sejumlah media membenarkan bahwa para obligor yang dipanggil satgas selalu mempertanyakan jumlah utang dan mekanisme penghitungan satgas.

Bahkan menurutnya pertanyaan serupa bahwa seringkali dilontarkan sejak utang BLBI ditangani oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

Namun demikian, pada akhirnya satgas tetap berusaha menjelaskan rincian jumlah utang, mengingat sifat pemanggilan satgas adalah penyelesaian dan kemampuan para obligor untuk membayar utang kembali.

"Satgas memberikan waktu untuk para obligor dalam menyelesaikan utangnya. Jika masa tersebut sudah selesai namun obligor masih membangkang, satgas tidak segan-segan melakukan tindakan lanjutan sesuai wewenang yang diberikan. tegas Rio.

(r/n)